Thursday, July 02, 2009

Dekrit 5 Juli 1959

Salah satu peristiwa bersejarah di negeri ini adalah Dekrit 5 Juli 1959. Peristiwa tersebut merupakan peralihan dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin.
Latar Belakang
Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Sampai tahun 1958, konstituante belum berhasil merumuskan UUD baru pengganti UUDS 1950. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum, pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.

Isi Dekrit
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.
Isi dari Dekrit tersebut antara lain :

1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Sebab keberhasilan
Dekrit 5 Juli 1959 diumumkan pada saat negara dalam keadaan SOB (bahaya). SOB dinyatakan berlaku sejak 1956 dan berakhir pada bulan Mei 1963.

Penggagas
Ide kembali ke UUD 1945 digagas oleh Dr. Chairul Saleh, tokoh Murba yang kemudian dijadikan Wakil Perdana Menteri III oleh Ir. Soekarno.

Pendukung
Dekrit 5 Juli 1959 didukung oleh militer yang sejak Oktober 1952 mendesak kembali ke UUD 1945. Jenderal Nasution, KSAD waktu itu, memimpin demo ke istana.

Dampak
Pada tanggal 22 Juli 1959, DPR hasil Pemilu 1955 menyatakan dukungannya kepada Dekrit. Tetapi dengan alasan tidak mendukung Demokrasi Terpimpin, dan penolakan terhadap RABN 1961, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR pada 27 Maret 1960. Dengan istilah Retooling, presiden mengakhiri eksistensi partai oposisi dan mengikat parpol tersisa dalam Front Nasional. Pembubaran DPR tidak disetujui Menteri Keamanan Nasional/KSAD, Jenderal Nasution.

Untuk meretooling, Presiden Soekarno mengundang Ali Sastroamijoyo (PNI), K.H. Idham Chalid (NU), DN Aidit (PKI) dan AH Nasution (ABRI). Pak Nas menugaskan Kolonel Wilujo Puspojudho ke Tampaksiring dengan instruksi untuk mengomandir Nasakom dengan Polkar (Politik Karya). Parpol-parpol dan BK tidak enak dengan usul tersebut, menyebabkan keretakan hubungan Pak Nas dengan BK, hingga Pak Nas menjadi target G30S PKI.

Perbandingan Nasakom mengundang ketidaksetujuan kaum Islam, pada DPR hasil pemilu perbandingannya 65 - 115 - 52, pada nasakom 44 - 33 - 30.

Reaksi terhadap pembubaran DPR datang dari Mr. Sartono (PNI) Ketua DPR, Mr. Iskaq (PNI). KH Bisri Samsuri, KH Yusuf Hasyim, KH M. Dachlan NU. Beberapa hari setelah pembubaran DPR, terbentuk Liga Demokrasi dengan anggota Partai Katolik, NU, PSII, IPKI dan Parkindo. 20 Maret 1960 Liga Demokrasi mengatakan pembentukan DPR-GR bertentangan dengan azas-azas demokrasi yang dijamin UU. 22 Juni 1960, Bung Tomo mengadakan pengaduan kepada MA dengan tuduhan pembubaran DPR melanggar UUD 1945. 17 Agustus 1960, dua partai oposisi Masyumi dan PSI dibubarkan.

1 comment: