Sunday, July 05, 2009

Organisasi Menko Kesra 2007

Struktur Organisasi Menko Kesra berdasarkan per Menko Kesra 30 Maret 2007:
Staf Ahli:
1. SA Bid Hubungan antar Lembaga dan Kelembagaan
2. SA Bid Hukum dan HAM
3. SA Bid Pengembangan Multikulturisme
4. SA Bid Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Kesra
5. SA Bid Politik dan Keamanan
6. SA Bid Ketenagakerjaan dan TKI
7. SA Bid Otda dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Setmenko Kesra:• Biro Perencanaan dan KLN
• Biro Informasi dan Persidangan
• Biro Umum
• Inspektorat


Deputi I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial
• Asdep urusan Bencana Alam
• Asdep urusan Konflik Sosial
• Asdep urusan Bencana Lingkungan dan Teknologi
• Asdep urusan Pemulihan Pasca Bencana

Deputi II Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat• Asdep urusan Kompensasi Sosial
• Asdep urusan Jaminan Sosial
• Asdep urusan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia
• Asdep urusan Perumahan dan Pemukiman

Deputi III Bidang Koordinasi Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup• Asdep urusan Kependudukan
• Asdep urusan Pelayanan Kesehatan
• Asdep urusan Penyakit menular
• Asdep urusan Lingkungan Hidup

Deputi IV Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara
• Asdep urusan Pendidikan Formal
• Asdep urusan Pendidikan Non-formal
• Asdep urusan Agama
• Asdep urusan Aparatur Negara

Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga• Asdep urusan Kebudayaan
• Asdep urusan Pariwisata
• Asdep urusan Pemuda
• Asdep urusan Olahraga

Deputi VI Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak• Asdep urusan Kualitas Hidup Perempuan
• Asdep urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak
• Asdep urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga
• Asdep urusan Perlindungan Perempuan dan Anak

Deputi VII Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
• Asdep urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran
• Asdep urusan Penguatan Masyarakat dan Kawasan
• Asdep urusan Kelembagaan dan Kemitraan
• Asdep urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan TTG

Tugas dan Fungsi
Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementrian negara republik indonesia, kerja kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan;
2. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan;
3. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
6. pelaksanaan tugas tertentu yang di berikan oleh presiden;
7. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat
mengkoordinasikan :.

1. departemen kesehatan.
2. departemen pendidikan nasional.
3. departemen sosial.
4. departemen agama.
5. departemen kebudayaan dan pariwisata.
6. kementrian negara dan lingkungan hidup.
7. kementrian negara pemberdayaan perempuan.
8. kementrian negara pendayagunaan aparatur negara.
9. kementrian negara perumahan rakyat.
10. kementrian negara pemuda dan olahraga.
11. instansi lain yang dianggap perlu.

0 komentar:

Post a Comment